REFORMASI

REFORMASI

1.    Munculnya Gerakan Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Masalah yang sangat mendesak adalah upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Pada waktu itu, harga kebutuhan pokok rakyat sempat melejit tinggi, bahkan warga masyarakat harus antri untuk membelinya.

Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut :

·      Adili Soeharto dan kroni-kroninya.

·      Amandemen UUD 1945.

·      Penghapusan Dwifungsi ABRI.

·      Otonomi daerah yang seluas-luasnya.

·      Supremasi hukum.

·      Pemerintahan yang bersih KKN.

2.    Kronologi Reformasi

Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun, kondisi bangsa dan negara pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat.

Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunnya harga sembako, penghapusan korupsi-kolusi-nepotisme (KKN) dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Semakin bertambah banyak aksi para mahasiswa tersebut menyebabkan para aparat keamanan tampak kewalahan dan akhirnya mereka harus bertindak tegas. Bentrokan antara mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat keamanan tidak dapat dihindarkan.

Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak hingga tewas, serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.

Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dalam kerusuhan 13 dan 14 Mei 1998 tersebut sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa bahkan sampai kepada tingkat pembakaran toko-toko yang menelan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut puluhan toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar.

Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih satu juta umat manusia berkumpul di alun-alun utara keraton Yogyakarta menghadiri pisowanan ageng untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari isi maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula, Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden Indonesia yang ke-3. 

BERAKHIRNYA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

     BERAKHIRNYA MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

1.    Faktor Penyebab Munculnya Reformasi

Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan keras untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan pinyimpangan yang dilakukannya itu rekayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat. Penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berbuah pada krisis di segala bidang, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Kaum reformis yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa yang didukung oleh para dosen serta para rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshulfle kabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. 

PENGARUH PERANG DINGIN TERHADAP INDONESIA

A.       PENGARUH PERANG DINGIN TERHADAP INDONESIA

Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul dua kekuatan besar di dunia yang saling bersaing dan bertentangan. Dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat yang berpaham demokrasi-kapitalis dan Uni Soviet yang mengusung paham sosialis-komunis. Kedua negara tersebut berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di berbagai negara di dunia dengan berbagai cara mulai dari pemberian bantuan ekonomi hingga bantuan persenjataan. Persaingan kedua negara besar ini menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional akan terjadi Perang Dunia III. Selama perebutan pengaruh itu, kedua negara tersebut tidak pernah bertemu dan berhadapan secara langsung , tapi hanya berada di belakang dengan memberikan dukungan kepada masing-masing negara yang bersengketa seperti yang terjadi pada Perang Korea, Perang Vietnam. Oleh karena itu disebut Perang Dingin.

Perang Dingin berdampak pada peta perpolitikan dunia pada saat itu. Negara-negara di dunia terbagi-bagi setidaknya menjadi tiga kelompok yaitu negara-negara Blok Barat yang menganut paham demokrasi-kapitalis, negara-negara Blok Timur yang berpaham sosialis-komunis, serta negara-negara yang tidak memihak salah satu blok pun yang sering disebut negara-negara non-blok. Negara-negara yang biasanya menjadi incaran perebutan pengaruh kedua negara tersebut adalah negara-negara di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

1.    Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Masa Perang Dingin

Pada tahun 1960-an ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin pemerintah mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang berhaluan komunis. Hal ini disebabkan pengaruh kekuatan PKI yang saat itu mendominasi politik Indonesia. Selain itu juga disebabkan negara-negara Barat terkesan enggan memberikan bantuan ekonomi dan persenjataan dalam rangka perbaikan ekonomi dan perjuangan membebaskan Irian Barat. Puncak kedekatan Indonesia dengan Blok Timur adalah pendirian Poros Jakarta-Hanoi-Pyong Yang-Phnom Penh, menjadikan Indonesia dicap negara berhaluan komunis oleh masyarakat Internasional. Kebijakan luar negeri pada waktu itu cenderung pada konfrontasi negara-negara Barat yang dianggap sebagai simbol kolonialisme dan imperialisme.

Peristiwa pemberontakan G30S / PKI yang diduga didalangi PKI tahun 1965 menjadi titik balik perubahan arah politik Indonesia. Peristiwa G30S / PKI ini diikuti oleh pergeseran kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, dari Soekarno ke Soeharto. Perubahan tampuk kekuasaan ini juga merubah halauan kebijakan luar negeri Indonesia. Komunis dinyatakan sebagai ajaran terlarang di Indonesia sehingga semua hubungan dengan negara-negara komunis diputuskan.

2.    Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Baru.

Dibawah pemerintahan Orde Baru, setahap demi setahap bisa keluar dari keterpurukan ekonomi melalui bantuan dana negara-negara Barat. Bantuan yang didapat digunakan untuk memperbaiki ekonomi dan melakukan pembangunan dalam bentuk Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Negara-negara pemberi bantuan dana itu tergabung dalam sebuah konsorium yang dinamakan IGGI (Inter-Goverment Group on Indonesia) yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Jepang, Inggris, dan sejumlah negara Eropa Barat.

Selain negara-negara tersebut, Indonesia juga mendapatkan pinjaman dana dari Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan (IBRD / International Bank for Recontruction and Development) atau Bank Dunia (World Bank). Bank dunia merupakan lembaga keuangan yang mengurusi masalah-masalah yang bersifat struktural. Bank Dunia memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang membutuhkan melalui program penyesuaian struktural (SAP / Structural Adjustment Program). Bank dunia juga berperan melakukan perombakan terhadap sektor yang dipandang penting seperti sektor industri dan perdagangan serta menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang terkait sektor tersebut. Tujuannnya adalah untuk meliberalisas sektor-sektor tersebut dengan menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintangi produktivitas perekonomian.

Disisi lain, untuk membenahi sektor moneter yang mengalami kekacauan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF (International Monetary  Fund). Pemerintah perlu meredam laju inflasi yang meningkat tajam de tahun 1965. IMF mempunyai tugas melakukan intervensi (campur tangan) untuk mendapatkan kembali keseimbangan neraca perdagangan. Keseimbangan neraca perdagangan dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral dan menteri keuangan. IMF memberikan saran-saran yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomiannya.

3.    Perkembangan Modal Asing Setelah Tahun 1906

Perekonomian Indonesia mulai membaik menuju ke arah stabil. Apalagi ketika perekonomian pada tahun 1970-an terjadi “krisis minyak dunia” menguntungkan Indonesia karena karena harga minyak dunia melambung tinggi. Hal ini memberikan keuntungan devisa yang berlipat ganda bagi pemerintah Indonesia. Perekonomian Indonesia mulai pulih dan beranjak stabil. Dengan cadangan devisa yang begitu besar, pemerintah berusaha mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang industri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membangun industri besar-besaran, mengingat selama ini Indonesia hanya berfokus pada bidang pertanian, sedangkan industri belum digarap sungguh-sungguh karena keterbatasan dana.

Untuk membangun industri, pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia. Terlebih lagi setelah Orde Baru berkuasa, keamanan dalam negeri sudah stabil dipandang cocok bagi investor asing sebagai tempat berinvestasi.

Para investor asing menanamkan modalnya di Indonesia dalam berbagai bentuk seperti berikut :

a.    Pertambangan

Pemerintah menjalin kerja sama dengan negara-negara lain agar mau menanamkan modalnya di bidang pertambangan menggali sumber kekayaan Indonesia agar bisa menjadi devisa negara. Tercatat beberapa perusahaan dari Amerika Serikat dan Eropa tertarik membiayai penggalian dan pengolahan barang tambang di Indonesia seperti pertambangan minyak di Aceh oleh Exxon Mobile, pertambangan minyak di Riau oleh Caltex, pertambangan tembaga di Mimika, Papua oleh Freeport Indonesia, dan pertambangan emas oleh Newmont.

b.    Otomotif

Pemerintah juga membuka ketertinggalan di bidang teknologi, pemerintah juga membuka kesempatan kepada pengusaha asing untuk mengembangkan usahanya di bidang otomotif seperti produksi mobil dan motor. Perusahaan asing yang bergerak dibidang ini baru sebatas perakitan mobil dan motor dikarenakan teknologi dan prasarana yang belum endukung di Indonesia.

c.    Barang-barang Elektronik

Setelah tahun 1965, usaha dibidang barang-barang elektronik mengalami perkembangan pesat. Barang-barang elektronik seperti televisi, radio, tape recorder, tidak lagi dikatakan sebagai barang mewah sehingga permintaan terhadap barang-barang tersebut mengalami peningkatan. Untuk itu dibutuhkan perusahaan yang mampu menyuplai peermintaan yang besar. Beberapa perusahaan yang menanamkan modalnya dalam bentuk industri perakitan barang-barang elektronik diantaranya Sony, Sharp, Samsung, dan perusahan-perusahaan lainnya.

d.    Perkebunan

Untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, pemerintah sejak tahun 1965 mulai menggenjot sektor perkebunan, mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa Agraris. Upaya pembukaan perkebunan besar-besaran ini terganjal oleh masalah dana. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mengundang investor asing untuk menggarap lahan-lahan perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit di Sumatra Utara, perkebunan teh di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Sumatra.

PERISTIWA-PERISTIWA PENTING MENJELANG DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DUNIA II

A.       PERISTIWA-PERISTIWA PENTING MENJELANG DAN SETELAH BERAKHIRNYA PERANG DUNIA II

a.      Revolusi Komunis 25 Oktober 1917

Sejarah terbentuknya Uni Soviet tidak dapat dilepaskan dari peristiwa 25 Oktober 1917 atau yang sering disebut dengan “Revolusi Komunis”.

Revolusi ini dipelopori oleh kaum Bolsyewiki (Sosialis radikal atau Komunis) yang dipimpin oleh Lenin dan Trotsky. Mereka menggulingkan pemerintahan kaum Mensyewiki atau sosiali moderat atau sosialis yang dipimpin oleh Kerensky. Kerensky tidak mendapat kepercayaan lagi dari rakyat Rusia setelah gagal menyerbu Jerman.

Pudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan kaum Mensyewiki dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kaum Bolsyewiki yang dipimpin oleh Lenin untuk merebut kekuasaan. Tanggal 25 Oktober 1917 kekuasaan kaum Mesyewiki jatuh ke tangan kaum Bolsyewiki.

b.    Terbentuknya Uni Soviet

Setelah berhasil menggunakan pemerintahan kaum Mensyewiki, Lenin menggunakan beberapa kali kebijakan untuk mengatur pemerintahan komunis di Rusia. Kebijakan itu diantaranya sebagai berikut.

1)   Tahun 1919 dibentuk komitern untuk memimpin komunisme internasional.

2)   Tahun 1921 Rusia berhasil mengajak Ukraina dan Belarusia untuk bergabung menjadi USSR (Union of Soviet Socialist Republic), yang di singkat Uni Soviet dengan ibu kotanya di Moskow. Tiga republik pendiri Uni Soviet ini kemudian berhasil mendesak negara-negara sekitarnya untuk bergabung dengan Uni Soviet.

c.       Sebab-sebab runruhnya Uni Soviet

Negara Uni Soviet yang beridir kokoh sejak tahun 1921 akhirnya runtuh pada akhir abad ke-20. Adapun sebab-sebab keruntuhan Uni Soviet adalah sebagai berikut :

·      Politik glasnot (keterbukaan) dan perestorika (pembaharuan) yang dikumandangkan oleh Mikhail Gorbachev mendorong timbulnya semangat baru bagi rakyat Uni Soviet untuk hidup bebas tanpa ada tekanan.

·      Timbulnya nasionalisme di negara bagian Uni Soviet akibat politik glasnot dan perestroika.

·      Sistem ekonomi yang sentralis tidak mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat.

·      Sitem pemerintahan komunis yang diktator tidak sejalan lagi dengan arus kebebasan yang sedang berkembang pada saat itu.

·      Pembentukan Uni Soviet pada mulanya dilakukan dengan cara paksaan dan tekanan serta ancaman sehingga mudah rapuh.

·      Dominasi militer semakin berkurang sejak memburuknya ekonomi Uni Soviet.

·      Pengaruh komunis semakin pudar sejak politik glasnot dan perestroika berkembang padahal tegaknya Uni Soviet karena sistem komunis.

·      Sebab khususnya adalah ketika Boris Yeltsin (Presiden Rusia) mengeluarkan pernyataan yang berisi “Bahwa Uni Republik Sosialis Soviet sebagai subjek hukum internasional dan realita geopolitis dihapuskan eksistensinya”. Pengumuman ini disampaikan pada tanggal 8 Desember 1991, namun baru tanggal 25 Desember 1991 resmi dinyatakan Uni Soviet bubar ditandai dengan mundurnya Gorby.